Abraham Samad, Mari Buka Cabang Baru!

Abraham Samad, Mari Buka Cabang Baru!
(Penulis: Akbar Rahmada Maulana)

Saat pemburu koruptor bertengger di Jakarta, rasanya para tikus masih sering bermain petak umpet dengan aparat pemerintah yang selalu membuat gerah rakyat atas ulah pengutil uang rakyat ini. Ratusan kepala daerah sudah menjadi sergapan pahlawan pencetus “berani jujur itu hebat”, namun gugur satu tumbuh seribu, satu diberantas ternyata induk tikus masih punya ribuan cindil. Memang susah berhadapan dengan pendusta publik yang berlaga artis saat ditangkap KPK (sudah tau korupsi masih aja senyam senyum tanpa dosa dihadapan kamera jurnalis).

            Saya menulis essay ini dengan tujuan memberikan saran kepada pejabat pemerintah untuk serius mencari penyelesaian masalah diatas derita masyarakat yang terus mengeluh karena uangnya sering diambil oleh “tuyul yang duduk dikursi parlemen.” Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan pembuka, Apakah negara kita serius memberantas koruptor? Bagaimana melibatkan masyarakat demi sukses mengurung pencuri uang rakyat? Kapan dan dimana kita bisa memulai?

            Kebijakan sentralisasi masih terasa dalam menumpas kejahatan KKN, Kita bisa melihat kasat mata, gedung KPK ada di Jantung Ibu Pertiwi, sedangkan di daerah lain masih belum ada kantor yang memadai untuk pengaduan dari masyarakat. Bahkan dikota kecil rakyatnya kadang enggan membahas masalah korupsi karena bukan bidangnya. Ironi jika kita tetap mempertahankan semua sikap apatis masyarakat yang menjamur di berbagai daerah. Kita harus bangkit dengan membawa sebuah perubahan yang mendasar dengan mengajak semua lapisan masyarakat dalam membantu pasukan Abraham Samad.

            Kantor KPK  diberbagai daerah 

            Untuk memulai keseriusan dalam menumpas masalah korupsi didaerah, sebaiknya dibangun berbagai gedung atau kantor sederhana di seluruh kota di Indonesia dengan begitu masyarakat akan mudah saat melapor masalah kecurigaan tentang kasus ketidak adilan dalam penyelewengan uang rakyat. Kasus penyalahgunaan ini tidak hanya dialami oleh birokrasi pemerintah namun juga pungutan liar sekolah yang diprogramkan untuk membisnis pendidikan bangsa. Orang tua atau wali bisa dengan mudah mengadu ke kantor KPK terdekat di daerahnya, dan tidak perlu menunggu lama proses pengaduannya dikarenakan harus mengirim berkas ke Jakarta. Kantor dapat di rancang sederhana namun efektif untuk memproses tindakan pidana yang harus segera ditangani. Sehingga wacana pembangunan gedung baru ini tidak memerlukan biaya yang besar untuk setiap daerah.

            Menambah Jaksa disetiap daerah khusus dalam menangani bidang KKN

            Berhadapan dengan penjahat ulung pasti memerlukan jaksa baru untuk menuntaskannya. Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat yang mempunyai elektabilitas hampir sempurna ini memerlukan tenaga jaksa yang banyak karena kasus yang dihadapi juga segudang, tentu jika pengusut memadai maka kasus juga cepat tertangani. Dilain sisi, kita tentu tidak perlu khawatir dengan sumber daya manusia. Setiap tahun kita kebanjiran ribuan mahasiswa dari fakultas hukum yang siap untuk mengabdi kepada negara. Tentu ini akan menjadi keuntungan untuk mempekerjakan tenaga kerja berkualitas untuk mengusut segala masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan uang masyarakat. Serta masyarakat mendapatkan kepastian yang jelas dan cepat tentang aduannya.

            Internalisasi pendidikan anti korupsi

            Penguatan pendidikan di jenjang sekolah sangat baik untuk diterapkan baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Di jenjang SMA merupakan masa yang baik untuk menanamkan kesadaran ataupun tanggungjawab peserta didik tentang bahayanya korupsi. KPK bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan ektra tentang Organisasi Siswa Pemberantas Korupsi (OSPK). Dengan didukung oleh kantor disetiap daerah maka seluruh siswa yang tergabung dalam organisasi (OSPK) dapat bekerja sama dalam pelatihan mengusut contoh kasus korupsi, yang tentu akan mendapat respon antusias dari siswa.

            Keseriusan dalam menangani masalah KKN bukan hanya dilakukan oleh para pejabat yang berwewenang namun juga mengajak seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa memulai dari daerah terdekat jika di daerah dibangun kantor sederhana KPK. Dengan adanya kekuatan pencegahan maupun tindakan represif maka koruptor akan memikir dua kali untuk melakukan tindakan yang dilarang hukum. Semoga negara kita bisa menjadi lebih baik dengan adanya kemauan dari pemerintah dan masyarakat untuk serius memberantas segala usaha mengambil uang rakyat dengan jalan yang tidak terpuji. Desentralisasi pemberantasan korupsi patut kita laksanakan bersama.